Blog

Jam Kerja Kantor

A. Umum

• Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
  • prosedur biasa; dan
  • prosedur khusus
• Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta bervolume besar;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
• Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau
  • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sebagai berikut:

• Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
• Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
• Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
• Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
• PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
• Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
• Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
• Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
• Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
• Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
• Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
• Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
• Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
• Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
• Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, sebagai berikut:

• Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
• Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
• Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
• Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
• Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
• Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

D. Biaya Perolehan Informasi

• Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
• Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
• Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
• Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
• Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

E. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi

• Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
  • Adanya penolakan atas permohonan informasi;
  • Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  • Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
  • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  • Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
  • Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  • Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
• Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

F. Registrasi Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi

• Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.
• Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
• Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

G. Tanggapan atas Keberatan

• Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
• Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
  • Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
  • Nomor surat tanggapan atas keberatan;
  • Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

• Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
• Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
• Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
• Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi.

• Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
• Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Sejarah Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Kabupaten Lamandau merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002, yang di resmikan pada tanggal 4 Agustus 2002 dengan ibu kota Nanga Bulik. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten pemekaran yang berawal dari sebuah kecamatan atau tidak melalui perubahan status Kabupaten Administratif.

Pengadilan Negeri Nanga Bulik merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah Kabupaten Lamandau meliputi 8 (delapan) wilayah Kecamatan antara lain:

Kabupaten Lamandau secara geografis berada:

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara pidana maupun perkara perdata yang berasal dari wilayah Kabupaten Lamandau sedangkan proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang jaraknya cukup jauh kurang lebih 118, 7 kilometer dan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 3 (tiga) Jam sehingga menyulitkan untuk proses persidangan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya Kabupaten Lamandau, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau secara resmi melalui Surat Bupati Lamandau tanggal 30 Januari 2010 menyampaikan usulan Pembentukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2010 usulan tersebut diteruskan Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menanggapi usulan Pembentukan Pengadilan Negeri ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Pembinaan Peradilan Umum melakukan Audiensi dengan Bupati Lamandau untuk meninjau lokasi tanah dan rencana persiapan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang akan di sediakan Oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau di Wilayah Nanga Bulik.

Proses Pembentukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik kemudian dilanjutkan oleh Biro Perencanaaan dan Organisasi BUA MARI kepada Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016. Pengadilan Negeri Bulik kelas II diresmikan operasionalnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan disaksikan Oleh Bupati Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2018, bertempat di Gedung sementara Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang beralamat di Jl. Bukit Hibul Utara No. 096, Komplek Perkantoran Kabupaten Lamandau Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten lamandau. Di mana gedung tersebut masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau. Kemudian setelah Gedung Baru Pengadilan Negeri Nanga Bulik diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 05 Maret 2024 yang pelaksanaanya secara serentak bersamaan dengan Gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lainnya di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya secara simbolis Gedung Baru Pengadilan Negeri Nanga Bulik diserahkan oleh Penjabat Bupati Lamandau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Bapak Ir. Muhammad Irwansyah kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Bapak Achmad Soberi, S.H., M.H. yang disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Bapak Sujatmiko, S.H., M.H. dan jajaran Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Lamandau pada tanggal 25 April 2024 bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Jalan Trans Kalimantan KM 3 Kujan.

Adapun Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik dari masa ke masa sebagai berikut:

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik dari masa ke masa sebagai berikut:

Sedangkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik dari masa ke masa sebagai berikut:

Demikian sekilas tentang sejarah Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada awal berdiri hingga sekarang Tahun 2024.