• PEMBERITAHUAN PUTUSAN

– RABU, 27 APRIL 2023 UNTUK :

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN NOMOR PERKARA 25/Pdt.G/2022/PN Ngb Download

• PANGGILAN SIDANG

– 3 JULI 2023 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 15/Pdt.G/2023/PN Ngb Download

– 19 JUNI 2023 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 14/Pdt.G/2023/PN Ngb Download

– 16 MARET 2023 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 26/Pdt.G/2022/PN Ngb Download

– 5 JANUARI 2023 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 25/Pdt.G/2022/PN Ngb Download

– 11 FEBRUARI 2022 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 8/Pdt.G/2022/PN Ngb Download

– 12 JULI 2021 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 9/Pdt.G/2021/PN Ngb Download

– 07 AGUSTUS 2023 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 15/Pdt.G/2023/PN Ngb Download

– 08 AGUSTUS 2023 UNTUK :

RELAAS PANGGILAN TERGUGAT SIDANG NOMOR PERKARA 23/Pdt.G/2023/PN Ngb Download

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 3 Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah 74662

Telepon : (0532) 6616133

Email : pnnangabulik@gmail.com

Facebook: Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Instagram: @pnnangabulik

Informasi dan Pengaduan (SMS/WA):  0823 5044 2244

PNS (PEGAWAI NEGERI SIPIL)

SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE BERIKUT UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT :
1. MAHKAMAH AGUNG 
2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
3. SISTEM SELEKSI CALON ASN

 

PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI)

UNTUK SAAT INI TIDAK ADA PENERIMAAN PEGAWAI PPNPN PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sedangkan Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan tertuang dalam Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014

Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan;

Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera;

Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;

Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

Peraturan dan kebijakan Layanan Hukum bagi Masyarakat kurang Mampu di Pengadilan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 Badan Peradilan Umum.

– KB Panjar Biaya Perkara oleh PN Nanga Bulik dan PA Nanga Bulik 2025

– KB Panjar Biaya Perkara oleh PN Nanga Bulik dan PA Nanga Bulik 2024

– KB Panjar Biaya Perkara oleh PN Nanga Bulik dan PA Nanga Bulik 2023

– KB Panjar Biaya Perkara oleh PN Nanga Bulik dan PA Nanga Bulik 2022

– KB Panjar Biaya Perkara oleh PN Nanga Bulik dan PA Nanga Bulik 2021