MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIPA DIPA 01 TAHUN 2020 – Dipa 01 Awal Tahun 2020 – Dipa 01 Revisi 1 Tahun 2020 – Dipa 01 Revisi 2 Tahun 2020 – Dipa 01 Revisi 3 Tahun 2020 – Dipa 01 Revisi 4 Tahun 2020 DIPA 03 TAHUN 2020 – Dipa 03 Awal Tahun 2020 – Dipa 03 Revisi ke 1 … Baca Selengkapnya
Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 PN 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022Tanggal : 30 Agustus 2022PROSEDUR KEBERATAN Bagan Prosedur Keberatan A. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan 1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. adanya penolakan atas permintaan lnformasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; b. tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan … Baca Selengkapnya
Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022Tanggal : 30 Agustus 2022PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI A. Persyaratan Bagan Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi 1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan … Baca Selengkapnya
Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022Tanggal : 30 Agustus 2022KATEGORI INFORMASI Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari: A. Informasi Publik yang wajib dibuka, antara lain: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3. Informasi yang wajib tersedia … Baca Selengkapnya
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma – cuma, gunakan hak anda, manfaatkan posbakum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum. Lengkapi syaratnya, lampirkan : – Surat Gugatan / Surat Permohonan. – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial … Baca Selengkapnya
PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA PERDATA Untuk Gugatan/Permohonan 1. Pihak berperkara membuat surat gugatan atau permohonan, apabila tidak paham maka dapat datang ke Pengadilan Negeri untuk berkonsultasi dengan petugas posbakum dan apabila perlu maka dapat meminta bantuan petugas posbakum untuk membuat surat gugatan atau permohonan atau dapat membuat sendiri surat gugatan atau permohonan, kemudian surat gugatan atau … Baca Selengkapnya
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU I. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku HakimPeraturan-Bersama-MA-KY-tentang-KEPPH Download II. Kode Etik dan Pedoman Panitera dan Jurusita Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera … Baca Selengkapnya
– SK KPN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA 2025 – SK KPN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA 2024 – SK KPN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA 2023 – SK KPN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA 2022 – SK KPN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA 2021
Brosur Mediasi : Alur Mediasi Perkara Perdata : PERMA_NO.1_TAHUN 2016_TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Download